Kategori

APSI Gelar Munas di Pekanbaru, Bakal Dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin

2KABAREKPSRES, PEKANBARAU—-Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Riau, pada 29 hingga 31 Agustus 2019.

“Kita mengundang Wapres Jusuf Kalla dan juga sedang ada komunikasi intens dengan Wapres terpilih Ma’ruf Amin yang juga merupakan tokoh APSI,” kata Ketua Panitia Wilayah Asep Ruhiat, S.Ag, SH, MH kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (3/8/2019).

Asep yang juga menduduki jabatan sebagai Ketua APSI Wilayah Riau mengungkap selain dua petinggi negara JK dan Ma’ruf Amin, pihaknya juga mengundang sejumlah tokoh besar nasional lainnya.

Seperti Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Agama RI, serta seluruh dekan fakultas syariah pada perguruan tinggi agama Islam di seluruh wilayah Indonesia.

“Juga diundang sejumlah perangkat organisasi seperti DPP IKADIN, DPP HAPI, DPP HKHPM, DPP AAI, DPP AKHI DPP SPI, DPP KNPI, dan Ketua BPNU, Ketua PP Muhamadiyah, MUI, serta juga Gubernur Riau dan Kapolda Riau,” kata Asep Ruhiat.

Kemudian, lanjut dia, juga diudang Pangdam Bukitbarisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Agama Riau, Kepala Kemenag Wilayah Riau, MUI Riau dan PWNU Riau.

Asep merincikan, dalam acara yang digelar selama dua hari tersebut, nantinya juga akan ada penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan dan Peningkatan Mutu Profesi antara Dekan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan DPP APSI.

Kemudian, kata dia, juga dilaksanakan Seminar Nasional dengan tema; “Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah Pasca Perubahan Gelar Menjadi Sarjana Hukum”.

Sementara itu, lanjut dia, tujuan utama digelarnya Munas APSI adalah untuk memilih kepengurusan DPP APSI periode 2019-2023, serta mengubah AD/ART APSI jika dianggap perlu.

Sekadar informasi, APSI adalah organisasi advokat yang lahir sejak tanggal 3 Februari 2003 di Semarang.

Gagasan pembentukan APSI pada awalnya dipelopori oleh sarjana-sarjana syariah untuk mengawal rancangan Undang-undang Advokat agar lulusan sarjana syariah atau lulusan dari Fakultas Syariah disetujui dan disahkan untuk dapat berkiprah menjadi advokat. (rb)

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>