Kategori

KPID Sumbar Gelar FGD Untuk Sharing Informasi Bersama Stakeholder Terkait Pelayanan Publik Bidang Penyiaran

KABAREKSPRES,PADANG—– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pelayanan Publik Dibidang Penyiaran”kkkk, Senin,  (30/12) bertempat di Lt.  II Rumah Bagonjong Kantor Gubernur Sumbar.

Para peserta dihadiri media cetak, media online, media TV, radio, organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan KNPI.

Pada kesempatan itu Ketua KPID  Provinsi Sumatera Barat  Afriendi Sikumbang,SH. MH mengatakan FGD ini bertujuan untuk sharing informasi dengan stakeholder yang ada terkait dengan pelayanan publik di bidang penyiaran.  Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID merupakan perpanjangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mempunyai tugas dan fungsi sebagai regulator penyiaran di daerah.

“Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat,termasuk masalah proses perizinan televisi dan radio yang ada di daerah dalam hal perekomendasian dan kelayakannya,” ucap  Afriendi Sikumbang,SH. MH  kepada  wartawan www.kabarekspres.com usai acara tersebut.

Disebutkannya, pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

“Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya,” tambah Afriendi Sikumbang,SH. MH.

KPID  sebutnya  saat ini memakai sistem penyiaran induk dengan 16 jaringan TV nasional,  maka oleh sebab itu Padang TV tidak bisa dikatakan TV lokal   dan KPID tidak lagi lembaga yang hirarkis. Perkembangan KPID Sumbar  sejak didirikan tahun 2004 mengalami  pasang surut. Sejak tahun 2018 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dimana  anggaran KPID melalui APBD, namun saat ini masih melalui dana hibah dari Dinas Kominfo Sumatera Barat. Sama dengan organisasi / lemgaba KONI, PKK dan Pramuka.

“Alhamdulillah meskipun begitu KPID  Sumbar hingga sekarang tetap eksis berkat dukungan dari berbagai pihak,termasuk salah satunya Pemerintah Daerah yakni Dinas Kominfo Sumatera Barat sehingga KPID Sumbar sampai hari ini bisa melakukan pelayanan publik, oleh sebab itu KPID Sumbar perlu didukung penuh dan diperkuat sehingga bisa menjaga moral masyarakat menjaga dari pengaruh negatif dari informasi media,”tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Ir. Yeflin Luandri. MSi selaku Keynote Speaker pada acara tersebut  mengatakan KPID Sumbar  dari tahun ke tahun semakin meningkat terus.

“Peran media sangat penting sekali di dalam menyampaikan dan mengekspos  berbagai kegiatan dan SDA yang ada di Sumatera Barat ini, sehingga semua kegiatan tersebut sampai  ke masyarakat luas, termasuk ivent besar Penas Tani dan MTQ Nasional yang akan digelar nanti sangat perlu sekali dukungan dan ekspos dari media,” tutur  Ir. Yeflin Luandri. MSi

Hal senada juga dikatakan Salah seorang pembicara lainnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat,  Zainuddin yang diwakili Suhendri,  Kepala Bidang Publikasi dan Informatika Keuangan Daerah.

DPKD Sumatera Barat sebutnya telah melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bahkan,  informasi keuangan daerah dengan mudah dapat diakses oleh siapapun.

“Transparansi pengelolaan keungan itu sangat penting dilakukan,  sehingga mudah diakses semua pihak,” cakapnya. Dikatakannya,  DPKD Sumbar menyediakan webasite,  aplikasi adroid dan papan elektronik untuk kemudahan akses informasi keungan daerah. (ARI)

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>