Kategori

Naik dan Pengurangan Biaya Iyuran BPJS Jadi Masalah Cukup Serius

lahmuddin-kadis-FhotoKABAREKSPRES, MENTAWAI — Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar mengatakan naiknya biaya iyuran BPJS secara Nasional dan Pengurangan bantuan iyuran BPJS dari 36.570 orang menjadi 10.400 yang di tanggung Pemkab Kepulauan Mentawai Tahun 2020 ini menjadi masalah yang cukup serius, pasalnya BPJS yang ada selama ini  sangat membantu bagi masyarakat di Mentawai saat hendak berobat ke rumah sakit. “Pada saat masyarakat memiliki jaminan kesehatan mulai dari Fasilitas Tingkat pertama sampai ke Fasilitas Tingkat lanjut tinggal memakai kartu. Pada saat masyarakat tidak punya kartu dikwatirkaan tidak akan bisa berobat, hal tersebut akan menjadi persoalan baru,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar. Disebutkannya, dari 36.570 data DSP3A Mentawai dilakukan pengurangan sebanyak 26.170, sesuai kekuatan anggaran dari Dinkes mentawai hanya bisa mengusulkan anggarannya sebanyak 10.400 orang peserta BPJS. “Jadi yang sekarang ini ditanggulangi oleh APBD, sekitar 10.400 jiwa, kita berharap ada kebijakan lain yang diambil oleh Pemkab Mentawai itu sendiri,” tambahnya. Disebutkan, sebanyak 26.170 sudah di non aktifkan dari biaya melalui dana APBD, jadi angka pengurangan tersebut sangat besar, persoalannya karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa terakomodir semuanya. Kenaikan iyuran BPJS memang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat, dimana sebelumnya masih bisa di akomodir oleh Pemkab Kepulauan mentawai. Sementara data sebanyak 26.170 peserta BPJS yang di non aktifkan itu, pihaknya beraharap bagaimana mendorongnya untuk bisa di biayai melalui dana APBN dengan solusinya masuk kedalam database Dinas Sosial diteruskan di kementerian Sosial. “Pada prinsipnya, Dinkes mentawai berupaya mempertahankan jumlah peserta BPJS untuk bisa di akomodir melalui dana APBD, bahkan kami di kesehatan mengharapkan semua masyarakat dapat pelayanan kartu BPJS ini,” kata Lahmuddin. Ketika keterbatasan anggaran yang ada sebutnya, tentu ada kebijakan lain. Namun dalam hal ini Dinkes Mentawai tetap berupaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk bisa dimasukan anggarannya melalui pintu lain atau melalui Kementerian Sosial. “Mudah-mudahan bisa terakomodir, tapi kalau juga tidak tembus masyarakat yang miskin sulit juga untuk berobat, kasihan kita jadinya, namun yang kita kwatirkan nanti ujung-ujungnya Dinas, kesehatan lagi yang disalahkan,” ucapnya. Dengan keterbatasan anggaran yang berdampak terjadinya pengurangan peserta BPJS bagi masyarakat Mentawai. Harapan ada kebijakan lain yang diambil oleh Pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Pusat, agar semua peserta BPJS Kesehatan bisa terakomodir secara keseluruhan. [wiwin]

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>