Kategori

Padang Pariaman Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

34KABAREKSPRES, PDG PARIAMAN—Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pertama kalinya berhasil masuk pada jajaran pemerintah daerah terbaik dalam survei Kepatuhan yang dilakukan lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI.

Pemkab Padang Pariaman menjadi satu dari 9 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang berhasil meraih Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.

Penghargaan diberikan oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai kepada Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, di Auditorium TVRI Jakarta, Senin (10/12/2018) malam.

Ombudsman menyerahkan predikat Survei Kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik pada Senin (10/12) di Auditorium TVRI Jakarta. Survei Kepatuhan Ombudsman Tahun 2018 dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten. Kabupaten Padang Pariaman termasuk satu dari 199 Kabupaten yang mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi.

Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2018 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Desa Tertinggal dan TransmigrasiEko Putro Sandjojo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pemimpin lembaga dan kepala daerah.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya mengatakan penganugerahan predikat kepatuhan telah dilaksanakan oleh Ombudsman sejak tahun 2013 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan secara bertahap. Metode maupun instrumen survei terus disempurnakan. “Sejak tahun 2017, selain bertujuan menilai kepatuhan juga menilai kualitas penyelenggara pelayanan. Ke depan survei akan diarahkan untuk mengukur kualitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan penerima layanan,” ujarnya Senin (10/12) di Auditorium TVRI, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya mewakili Presiden, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan pentingnya hasil survei penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. “Saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden bahwa hasil survei Ombudsman ini merupakan tolok ukur kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei Kepatuhan bisa menjadi  referensi penting bagi pemerintah dan masyarakat pengguna layanan,” ujarnya.

Ia menambahkan banyaknya testimoni dari masyarakat terhadap penyelesaian laporan oleh Ombudsman menunjukkan Ombudsman telah melakukan upaya konkret demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kepada pimpinan kementerian, lembaga dan pemda,  jadikanlah hasil penilaian dari Ombudsman ini sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan pelayanan dan terus berinovasi,” tutupnya.

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) menunjukkan bahwa sebanyak 24,12% atau 48 Pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 44,22% atau 88  Pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 31,66% atau 63 Pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Terkait anugerah dari Ombudsman itu, Bupati Ali Mukhni mengatakan sangat bangga dan bahagia karena baru pertama kali penghargaan tersebut diraih Padang Pariaman.

Peraih Satya Lencana Pembangunan tahun 2015 itu mengatakan bahwa penghargaan itu diperoleh dari kerja sama dan kerja keras semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pelayanan publik.

Menurut dia, tidak hanya OPD yang melakukannya, tapi juga masyarakat. Dia menilai masyarakat sebagai civil society ikut mengawasi kinerja pelayanan publik dan proaktif melaporkannya jika ditemukan kendala.

Selain itu, Ali Mukhni juga selalu berupaya optimal memberikan pelayanan terbaik, termasuk mempublikasikan maklumat pelayanan yang mencakup standar pelayanan minimal.

“Maklumat ini sangat penting untuk mengurangi mal administrasi,” ujarnya.

“Di berbagai kesempatan, saya selalu mengingatkan kepala OPD agar responsif menindaklanjuti setiap keluhan warga tentang kinerja pelayanannya,” ungkap Ali Mukhni.

Bupati yang digadang gadang sebagai calon Gubernur Sumbar itu berharap, hasil kerjasama ini harus lebih ditingkatkan lagi.

“Karena baru pertama kali masuk nominasi langsung meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 90,61. Secara nasional kita peringkat 26. Di Sumbar kita peringkat 3 kategori pemerintah kabupaten. Ini harus disyukuri dan ditingkatkan lagi di tahun depan,” katanya.

“Ini menjadi motivasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya,” tukuknya.[]

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>