Kategori

Tidak Profesional dan Cacat Administrasi, Bawaslu Padang Pariaman Dilaporkan Ke DKPP

panwascamKABAREKSPRES, PADANG PARIAMAN—-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Pariaman dilaporan ke Perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, karena tidak profesional dan cacat Administrasi dalam melakukan proses perekrutan Panwascam Padang Pariaman.

Anton N Rizal Aktivis mantan Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) Kota  Padang Periode 2011-2013 melaporkan Bawaslu Padang Pariaman, Jumat (20/12), laporan tersebut diterima langsung oleh Perwakilan DKPP Pusat di daerah Hendrik Yonaz, SH di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Anton N Rizal menjelaskan bahwa Bawaslu Padang Pariaman tidak professional dan tidak merujuk pada aturan persyaratan calon Panwascam  Padang Pariaman yang tertuang dalam poin  (tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota TIM kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalan jangka waktu 5 (lima) tahun).

“Namun faktanya Panwascam  yang lulus di salah satu Kecamatan yang ada di Padang Pariaman merupakan salah satu TIM Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 kemarin,” tambah Anton N Rizal.

Disebutkannya, bahkan ada salah satu Caleg pada periode kemarin lolos sampai tahap wawancara, tentu ini menjadi hal janggal dan Pokja Rekrutmen Panwascam  tidak  melakukan prosess sesuai aturan dan cacat Administrasi.

“Hal ini harus dipertangung-jawabkan oleh Ketua Bawaslu Anton Ishaq sekaligus Ketua Pokja,” tuturnya.

Sementara itu Direktur National Corruption Watch (NCW) Indonesia Fauzan Chaniago, S.H mengatakan bahwa proses perekrutan Panwascam Padang Pariaman ada indikasi yang dilakukan Komisoner Bawaslu Padang Pariaman melakukan pelanggaran kode etik dengan meluluskan salah satu dari TIM pemenegan Jokowi –Ma’aruf (PROJO) menjadi Panwascam di salah satu Kecamatan di Padang Pariaman.

“Untuk itu saya meminta kepada DKPP untuk memberi sanksi dan mendiskualifikasi kepada calon yang lulus yang diduga TIM kampanye dan memberi sanksi yang tegas kepada Ketua Pokja dan anggota Komisioner Bawaslu Padang Pariaman,” tambahnya.

Disebutkannya, untuk itu NCW meminta kepada Komisioner Bawaslu Padang Pariaman agar menjunjung tinggi prinsip demokrasi agar terlaksananya demokrasi yang jujur, adil serta berintegritas. [M]

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>